METRO TV

Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi penegakan hukum di Indonesia. Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama dua perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.Persoalan ini membuka pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sistem penyadapan negara dapat digunakan tanpa prosedur yang sah? Seberapa kuat pengawasan terhadap kewenangan aparat penegak hukum? Siapa yang harus bertanggung jawab ketika instrumen negara diduga disalahgunakan?

Keputusan Mahkamah Konstitusi terkait gugatan syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan perombakan susunan kabinet merah putih jelang 2 tahun masa pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sorotan publik. Dalam podcast Si Paling Kontroversi, Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter politik Indonesia memaparkan opininya terkait dua isu tersebut.

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia mulai mengganggu berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak. Badan Pusat Statistik mencatat kerugian ekonomi akibat bencana ini sangat memukul pendapatan daerah. Sektor kehutanan menjadi salah satu bidang usaha paling merugi akibat kerusakan lahan dan kabut asap tersebut.

PT Kereta Api Indonesia memastikan tidak akan mengimpor Kereta Rel Listrik bekas dari Jepang untuk memenuhi kebutuhan armada transportasi. Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyudin menegaskan pengadaan armada akan difokuskan pada KRL baru dengan memprioritaskan dukungan terhadap industri perkeretaapian dalam negeri seperti PT INKA. KAI saat ini membutuhkan total 23 rangkaian kereta baru dan delapan di antaranya merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera direalisasikan.

Pimpinan DPR RI menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri dan wakil menteri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, untuk membahas finalisasi kebijakan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya PPPK paruh waktu.Pertemuan yang berlangsung sejak sekitar pukul 09.30 WIB tersebut membahas strategi terkait perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu. Hingga laporan disampaikan, pertemuan masih berlangsung dan hasil pembahasan akan disampaikan melalui konferensi pers.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama jajaran kementerian terkait menggelar rapat koordinasi guna membahas finalisasi penataan status tenaga non-ASN menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa pembahasan mendalam ini merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait kejelasan status kepegawaian, baik melalui skema paruh waktu maupun penuh waktu bagi kelompok guru, tenaga teknis, hingga pelaksana lainnya.Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh sejumlah menteri, di antaranya Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, serta perwakilan dari Kementerian Keuangan. Sinergi lintas lembaga ini diharapkan mampu menghasilkan rumusan kebijakan transisi kepegawaian yang komprehensif, terukur, dan tepat sasaran.

Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Herindra merespons dugaan penyadapan ilegal yang dilakukan perwira tinggi Polri terhadap Presiden Prabowo Subianto. Herindra menegaskan, tindakan tersebut mengarah pada makar.Kepala BIN Herindra mendatangi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Herindra datang untuk menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut proses penegakan hukum terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden RI, sejumlah pejabat negara, hingga petinggi partai politik telah berjalan.Dasco menegaskan, DPR menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat penegak hukum.Meski demikian, Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum dan kepolisian akan tetap memantau dan mengawasi proses pengusutan kasus ini.

Pemerintah bersama DPR RI menyepakati pengangkatan seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kesepakatan tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.Selain itu, PPPK penuh waktu disebut akan mendapat kesempatan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang dijadwalkan dibuka mulai 1 Januari 2027.

Tim penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, menyatakan bahwa penyidikan kasus ini mencakup periode tahun 2013 hingga 2025. Sebagai tindak lanjut dari proses hukum yang berjalan, tim penyidik Kejagung telah melakukan penggeledahan di sekitar enam lokasi yang tersebar di wilayah Jakarta. Operasi penggeledahan tersebut berlangsung maraton sejak hari sebelumnya hingga pukul 05.00 pagi guna mengumpulkan bukti-bukti tambahan.